HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Pemohon informasi berhak untuk:

• Meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali informasi yang dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan apabila dibuka dapat:

• Menghambat proses penegakan hukum
• Mengganggu perlindungan kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat
• Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
• Mengungkap kekayaan alam Indonesia
• Merugikan ketahanan ekonomi nasional
• Merugikan hubungan luar negeri
• Mengungkap rahasia pribadi
• Berupa memorandum atau surat antar/intra Badan Publik yang dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
• Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang

Ketentuan tambahan:

• Badan Publik dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan
• Pastikan Anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran dari Petugas Informasi atau PPID
• Bila tidak diberikan, Anda berhak menanyakan alasannya

Prosedur dan waktu tanggapan:

• Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja
• Dapat diperpanjang 1×7 hari kerja jika:
  • Informasi belum dikuasai atau belum didokumentasikan
  • Masih ditentukan apakah termasuk informasi yang dikecualikan

Langkah keberatan dan penyelesaian sengketa:

• Jika tidak puas, ajukan keberatan ke Atasan PPID dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
• Atasan PPID wajib menanggapi secara tertulis dalam waktu 30 hari
• Jika masih tidak puas, ajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja